Sumsel.Wartadaerah.com, Palembang – Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PC PMII DOMPU, PMII menyuarakan penolakan tegas terhadap Revisi Undang-Undang (RUU) TNI yang tengah dibahas secara tertutup oleh Komisi I DPR RI dan pemerintah.
Pernyataan ini disampaikan langsung Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Dompu, Ambril Abial. la menilai proses pembahasan yang tidak transparan serta potensi kembalinya dwifungsi TNI dalam pemerintahan sipil merupakan ancaman serius bagi demokrasi Indonesia.
“Kami menolak keras proses pembahasan RUU TNI yang dilakukan secara tertutup di hotel mewah, jauh dari pengawasan publik, dan terkesan terburu-buru. RUU ini tidak hanya mengancam demokrasi, tetapi juga membuka jalan bagi TNI untuk kembali mengambil peran sipil yang seharusnya sudah diakhiri sejak reformasi 1998,” ujar Ambri Abial dikutip dari. Senin (24/03/2025).
Berikut beberapa alasan penolakan terhadap revisi UU TNI:
1. Pengkhianatan terhadap Nilai-Nilai Reformasi.
Revisi UU TNI dianggap sebagai langkah mundur dari nilai-nilai reformasi yang telah diraih selama ini.
2. Penggunaan Kekuatan Militer untuk Kepentingan Politik.
Revisi UU TNI dapat memungkinkan penggunaan kekuatan militer untuk kepentingan politik, yang dapat membahayakan demokrasi dan hak asasi manusia.
3. Pengaruh Militer terhadap Pemerintahan Sipil.
Revisi UU TNI dapat memperkuat pengaruh militer terhadap pemerintahan sipil, yang dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil.
4. Potensi Konflik dengan Lembaga-Lembaga Sipil.
Revisi UU TNI dapat memicu konflik dengan lembaga-lembaga sipil, seperti polisi dan lembaga-lembaga hukum, yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara.
5. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas.
Proses revisi UU TNI dianggap tidak transparan dan tidak akuntabel, sehingga dapat memicu kekhawatiran tentang motif dan tujuan di balik revisi tersebut. (R)
