Sumsel.Wartadaerah.com, Palembang – Di tengah menghangatnya dinamika politik daerah dan sorotan publik terhadap tata kelola pemerintahan, para aktivis lintas generasi di Sumatera Selatan memilih Ramadan sebagai momentum konsolidasi. Bukan sekadar buka puasa bersama, pertemuan yang digelar di Palembang, Jumat (27/2/2026), itu menjadi ajang merumuskan arah baru gerakan sipil: lebih solid, lebih independen, dan lebih strategis menekan sekaligus mengawal pemerintah.
Forum bertajuk “Sumsel Bergerak: Solid, Kritis, dan Berintegritas” mempertemukan nama-nama lama dan wajah baru gerakan. Hadir tokoh senior seperti Ir. Suparman Roman, bersama generasi muda dan aktivis perempuan seperti Widya Astuti dan Rizdiana. Di antara mereka tampak pula Charma Afrianto, Dikky Lubay, hingga Chandra Anugrah dari DPW Kawali Sumsel.
Ketua Pelaksana, Ramogers, SH, menegaskan bahwa pertemuan ini bukan nostalgia pergerakan, melainkan upaya mengakhiri fragmentasi yang selama ini melemahkan daya tekan masyarakat sipil.
“Kalau aktivis berjalan sendiri-sendiri, suara kita mudah diabaikan. Kita ingin membangun kembali trust dan menyatukan visi agar gerakan tetap tegak lurus untuk rakyat,” ujarnya.
Nada serupa disampaikan Dikky Lubay yang menyoroti pentingnya empati sosial dalam membaca kebijakan publik. Menurutnya, kritik tanpa soliditas hanya akan menjadi gema sesaat di ruang-ruang diskusi.
Ketua Umum LAAGI, Sukma Hidayat, menyebut forum ini sebagai bagian dari proses estafet kepemimpinan. Ia menekankan bahwa regenerasi bukan sekadar simbolik, melainkan penggabungan pengalaman senior dan daya dorong generasi muda.
“Pengalaman adalah pijakan, energi anak muda adalah mesin. Kalau keduanya menyatu, gerakan akan tetap relevan dan punya daya jangkau luas,” katanya.
Namun konsolidasi ini juga membawa pesan tegas soal independensi. Chandra Anugrah mengingatkan bahwa gerakan sipil tidak boleh terseret kepentingan pragmatis.
“Suara kita harus murni titipan rakyat, bukan pesanan kelompok tertentu,” tegasnya.
Menariknya, forum ini tak berhenti pada kritik. Diskusi yang dipandu Azuzet Jack dan Ismail Fahmi mengerucut pada rencana konkret: menyusun konsep kerja sama strategis dan kanal komunikasi resmi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Ir. Suparman Roman mengakui selama ini terdapat jarak psikologis antara aktivis dan pemerintah. Ia mendorong pendekatan baru: kritik konstruktif yang dibarengi tawaran solusi.
“Kita ingin sekat komunikasi itu dibuka. Aktivis harus menjadi energi positif bagi pembangunan Sumsel yang berkeadilan,” ujarnya.
Dalam waktu dekat, forum ini akan merumuskan dokumen aspirasi dan skema sinergi yang akan diajukan ke Pemprov Sumsel. Langkah ini disebut sebagai upaya menggeser pola relasi dari sekadar oposisi jalanan menjadi mitra kritis yang terstruktur.
Meski beberapa tokoh seperti Dr. H. Askolani dan Firdaus Hasbullah berhalangan hadir karena tugas publik, forum tetap menegaskan komitmennya: memperkuat kontrol sosial tanpa kehilangan integritas.
Di tengah doa penutup yang dipimpin Ustadz Mursidi, satu pesan mengemuka: gerakan sipil di Sumsel tidak ingin sekadar bersuara, tetapi ingin didengar—dan diperhitungkan.
“Suara kami boleh berbeda, tapi tujuannya satu: keadilan untuk Sumsel,” tutup Azuzet Jack.
Dengan konsolidasi ini, publik kini menanti: akankah pemerintah membuka ruang dialog yang lebih setara, atau justru menguji sejauh mana daya tahan gerakan sipil dalam mengawal kekuasaan.
