Sumsel.Wartadaerah.com, Palembang – Kota Palembang kembali diterpa gelombang kritik keras. Kali ini, Koalisi Aktivis Revolusioner Sumatera Selatan (Sumsel) menyatakan siap turun besar-besaran mengepung Kantor Gubernur Sumsel pada Senin, 11 Mei 2026 sebagai bentuk protes atas buruknya penanganan banjir yang dinilai semakin parah dan tak terurus.
Bukan sekadar aksi simbolik, gerakan ini disebut sebagai bentuk “perlawanan rakyat” terhadap pemerintah dan lembaga teknis yang dianggap gagal menjalankan fungsi pelayanan publik, khususnya dalam persoalan tata kelola air, drainase, hingga perbaikan infrastruktur jalan.
Koordinator aksi, Yayan Joker, menyebut banjir yang terus berulang di Palembang merupakan bukti nyata lemahnya kepemimpinan dan buruknya koordinasi antarinstansi.
Menurutnya, selama ini masyarakat hanya disuguhi rapat koordinasi, janji normalisasi sungai, dan wacana penanganan banjir yang tak pernah benar-benar terasa dampaknya di lapangan.
“Kami datang bukan membawa keluhan, kami datang membawa kemarahan rakyat. Setiap hujan turun, Palembang lumpuh. Jalan berubah jadi sungai, ambulans terhambat, aktivitas ekonomi mati, bahkan LRT ikut terganggu. Ini bukan bencana alam semata, ini kegagalan pemerintah,” tegas Yayan, Kamis (7/5/2026).
Ia menilai persoalan banjir tidak bisa terus dibebankan hanya kepada Pemerintah Kota Palembang. Sebab, banyak titik genangan berada di jalan nasional dan kawasan yang menjadi kewenangan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
“Jangan hanya wali kota yang disorot. Gubernur Sumsel, Balai Jalan Nasional, dan BBWS juga harus bertanggung jawab. Banyak drainase jalan nasional tidak berfungsi, sungai dangkal dibiarkan, pintu air rusak bertahun-tahun tanpa solusi jelas,” katanya.
Yayan juga menuding pemerintah terkesan lamban dan minim keseriusan dalam menyelesaikan persoalan banjir yang terus menghantui warga setiap musim hujan.
“Kalau hujan beberapa jam saja sudah membuat kota lumpuh, itu tanda sistem pengendalian banjir gagal total. Rakyat sudah terlalu lama dijadikan korban kelalaian birokrasi,” ujarnya.
Dalam aksi nanti, koalisi mengaku akan membawa sekitar 100 hingga 200 massa sebagai tahap awal tekanan publik. Namun mereka mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar apabila tuntutan tidak ditanggapi serius.
“Hari Senin kami datang jam 1 siang ke Kantor Gubernur. Kalau tetap hanya diberi janji dan formalitas, kami pastikan gelombang perlawanan rakyat akan lebih besar lagi,” ucap Yayan.
Sementara itu, Koordinator Lapangan, Hendri Zikwan, menegaskan masyarakat sudah jenuh dengan pola kerja pemerintah yang dinilai lebih sibuk berbicara ketimbang bekerja nyata.
“Rakyat tidak butuh seremoni dan rapat tanpa hasil. Yang dibutuhkan masyarakat adalah tindakan nyata di lapangan. Normalisasi sungai harus berjalan, drainase harus diperbaiki, pintu air rusak harus diganti. Jangan tunggu korban lebih banyak,” tegas Hendri.
Ia juga mengkritik keras ego sektoral antarinstansi yang selama ini dinilai menjadi penyebab utama penanganan banjir di Palembang berjalan lamban dan tidak terintegrasi.
“Setiap banjir terjadi, semua saling lempar tanggung jawab. Pemkot menyalahkan balai, balai menyalahkan kewenangan pusat, provinsi diam. Sementara rakyat terus kebanjiran. Ini pola birokrasi yang gagal,” katanya.
Dalam dokumen tuntutan yang disiapkan, Koalisi Aktivis Revolusioner Sumsel mendesak adanya investigasi terhadap dugaan kelalaian BBWS dalam pengelolaan sungai dan drainase jalan nasional sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2019.
Mereka juga meminta Gubernur Sumsel bertanggung jawab atas kondisi jalan provinsi yang rusak dan membahayakan pengguna jalan, serta mendesak DPRD Sumsel menggunakan Hak Interpelasi dan Hak Angket terhadap instansi yang dianggap gagal menangani banjir.
Tak berhenti di situ, koalisi memberi ultimatum 14 hari kepada pemerintah untuk menunjukkan langkah konkret. Jika tidak ada perubahan nyata, mereka mengancam akan membawa persoalan ini ke Ombudsman RI dan Kementerian PAN-RB atas dugaan maladministrasi dan kelalaian pelayanan publik.
Aksi 11 Mei mendatang diprediksi menjadi salah satu gelombang kritik publik terbesar terhadap tata kelola banjir dan infrastruktur di Sumatera Selatan.
“Jabatan adalah amanah untuk melayani rakyat, bukan sekadar fasilitas kekuasaan. Jangan biarkan rakyat Palembang terus hidup dalam genangan dan penderitaan,” tutup Hendri.(Rilis)
