Wartadaerah.com, Palembang – Tepat dua hari lalu Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berusia dua tahun, momentum ini penting untuk membaca Kembali hubungan antara negara dan rakyatnya selama kurang lebih dua tahun kebelakang.
Dalam sistim negara demokrasi, pergantian pemimpin menumbuhkan harapan baru bagi rakyatnya, ia tidak hanya dinilai sebatas peristiwa politik saja, melainkan pertanggungjawaban seorang pemimpin terpilih untuk dapat menerjemahkan mandat yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk kebijakan yang membawa manfaat dan kesejahteraan rakyatnya. Maka dari itu, yang menjadi pertanyaan mendasar pasca dua tahun pertama pemerintahan sejatinya bukan hanya banyaknya program yang sudah dilaksanakan, melainkan sejauh mana program yang dilakukan dapat menjawab kebutuhan Masyarakat.
Sejatinya harapan rakyat terhadap pemimpinnya tidak selalu rumit, rakyat menginginkan penghasilan yang layak, kebutuhan pokok yang terjangkau, penegakan hukum yang adil, pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas serta pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Secara substansif harapan tersebut dapat dijadikan indikator ukuran keberhasilan dari sebuah pemerintahan yang dijalankan, sebab negara tidak cukup hanya hadir melalui pidato, peraturan, serta program prioritas saja, melainkan negara harus hadir mengimplementasikan kebijakan secara konkret dan terukur sebagai bentuk pertanggungjawaban dari mandat yang diberikan oleh Masyarakat.
Janji Politik dan Manfaat Publik
Dalam kajian komunikasi politik, janji politik merupakan instrument penting dalam proses membangun hubungan antara pemimpin dan rakyatnya. Melalui komunikasi politik, pemerintah dapat menjelaskan prioritas kebijakan, arah Pembangunan serta menjawab harapan ekspektasi publik. Akan tetapi problemnya, untuk dapat sampai kepada Masyarakat pemerintah tidak hanya sampai pada penyampaian pesannya saja, melainkan harus berlanjut dalam bentuk implementasi kebijakan yang dapat dirasakan dan dievaluasi oleh Masyarakat.
Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming telah menjalankan program prioritasnya seperti yang disampaikan pada saat kampanye, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ketahanan pangan, pengembangan pendidikan hingga pemeriksaan Kesehatan gratis.
Meskipun belum dapat dikatakan sempurna, namun implementasi program tersebut penting untuk dicatat sebagai evaluasi dan peningkatan kualitas program menginjak tahun ketiga pemerintahan. Oleh karena itu, untuk dapat mencapai manfaat publik yang besar pemerintahan Prabowo – Gibran harus berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dalam implementasi program prioritas yang sudah berjalan.
Secara ideal untuk mencapai manfaat publik yang besar, keberhasilan pemerintahan harus memperhatikan output dan outcome yang dihasilkan. Melalui output dapat dilihat apa yang sudah dikerjakan, sementara melalui outcome dapat menggambarkan perubahan yang dihasilkan dari program tersebut secara menyeluruh. Semisal output program MBG kita dapat menilai sudah seberapa banyak jumlah siswa penerima manfaatnya, namun pada sisi outcome apakah kehadiran MBG sudah memperbaiki gizi, Kesehatan, minat belajar dan partisipasi datang kesekolah serta perekonomian Masyarakat sekitar dapur MBG, kesemua itu tentu harus diukur melalui evaluasi yang mendalam baik dari sisi internal pemerintah maupun eksternal yang dapat hadir dari berbagai kalangan Masyarakat.
Komunikasi Pemerintah dan Kepercayaan Publik
Pada era modern saat ini, antara komunikasi dan kepercayaan publik jaraknya tidak berjauhan. Mereka berdekatan hingga sangat cepat mendapat respon dari Masyarakat melalui kecanggihan tekhnologi informasi. Komunikasi pemerintahan di era modern membutuhkan keterbukaan, konsisten serta dapat dipertanggungjawabkan di mata publik. Pada momentum dua tahun pemerintahan, sejatinya tidak cukup hanya mempresentasikan capaian dan keberhasilan saja, melainkan harus diiringi dengan penjelasan yang memuat keterbatasan, hambatan, resiko dan Langkah koreksi Ketika implementasi tidak berjalan sesuai rencana. Pada era modern ini, transparansi komunikasi pemerintah terkait implementasi program sangat dibutuhkan, karena transparansi itu bukan menandakan kelemahan melainkan bentuk nyata bagian dari Pembangunan akuntabilitas demokrasi.
Untuk mencapai hal tersebut, evaluasi yang berasal dari pihak eksternal dan independent penting untuk didengar dan dikaji. Meskipun terdapat perbedaan penilaian evaluasi antara pemerintah, Lembaga penelitian, media massa dan digital serta Masyarakat harus tetap ditanggapi secara komprehensif dan pemikiran yang jernih. Banyaknya kritik yang bermunculan harus dijadikan sebuah momentum untuk melakukan perbaikan dalam implementasi kebijakan.
Bagi sebuah pemerintahan modern, kepercayaan publik penting untuk didapatkan karena menjadi salah satu fondasi legitimasi di mata publik serta keberlangsungan tata Kelola negara yang demokratis. Untuk meraih kepercayaan tersebut tidak cukup hanya dengan popularitas pemimpin, membangun citra serta intensitas komunikasi diruang publik, dibutuhkan kesesuaian antara pernyataan, implementasi kebijakan dan kenyataan yang dirasakan oleh Masyarakat.
Hadirnya Negara dalam Menjawab Harapan Rakyat
Dua tahun pemerintahan Prabowo – Gibran sejujurnya telah diwarnai dengan berbagai Upaya untuk menjawab harapan Masyarakat. Hal tersebut terlihat dari program yang substansinya menyentuh pada level lapisan terbawah Masyarakat, hadirnya MBG, dukungan pendidikan dan Kesehatan setidaknya mencerminkan pemerintah menghadirkan negara lebih dekat dengan kehidupan Masyarakat.
Akan tetapi dalam perspektif kebijakan publik, jangkauan program saja tidak dapat mengukur Tingkat keberhasilan yang dihasilkan, karena keberhasilan program itu tidak hanya dilihat dari besarnya anggaran, luasnya cakupan penerima, atau intensitas pelaksanaannya, melainkan sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Pemerintah harus memastikan program prioritas memiliki indikator keberhasilan yang terukur dengan mekanisme pengawasan yang lebih kuat serta membangun kemudahan akses pengaduan Masyarakat yang responsif. Dalam konteks ini kehadiran negara dalam menjawab harapan rakyat akan lebih bermakna dan dirasakan.
Dua tahun pemerintahan Prabowo – Gibran bukanlah garis finis, melainkan kesempatan untuk mengoreksi secara keseluruhan untuk menata Kembali bangsa ini agar lebih baik dan rakyatnya mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan Sejahtera.
Disinilah tantangan pemerintahan Prabowo–Gibran ke depan, yakni menerjemahkan mandat rakyat menjadi kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata, adil, dan berkelanjutan. Pemerintah tidak cukup hanya menghadirkan program yang menjanjikan perubahan, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap kebijakan dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Pada akhirnya, sebagai Masyarakat kita tetap harus berharap dan berprasangka baik kepada pemimpinnya, karena dalam ajaran agama berprasangka baik terhadap pemimpin merupakan bagian dari akhlak dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi harus diiringi dengan sikap kritis, nasihat yang baik, dan komitmen kebangsaan. Dalam perspektif ajaran Islam, mengajarkan umatnya untuk menjaga persatuan, menghindari prasangka buruk tanpa dasar, dan menaati serta mendukung kebijakan yang membawa kemaslahatan bersama.(Rilis)
